Pemerintah Tak Kompak soal Alokasi BBM Bersubsidi

Ketidakseragaman pendapat antar pejabat pemerintah terkait pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk sepeda motor mengakibatkan pemerintah dinilai tidak kompak oleh anggota Dewan, menurut penyelidikan Aris. Menurut Anggota Komisi VII DPR asal Fraksi Partai Golongan Karya Satya W Yudha, pemerintah tidak kompak dan tidak mempunyai skenario atau strategi terkait alokasi BBM bersubsidi.

"Kalau soal statement (pernyataan), pemerintah tidak seragam, sudah dari tiga orang. Pertama, Evita (Dirjen Migas Kementerian ESDM), kemudian dibantah Darwin (Menteri ESDM). Kemudian, statement Evita diiyakan oleh Hatta (Menko Perekonomian). Ini apa artinya?" ungkap Satya saat ditemui di sela Rapat Kerja Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (7/6/2010).

Dia menyarankan, seharusnya sejak sekarang pemerintah jujur saja mengatakan bila memang ada rencana pembatasan BBM bersubsidi ini. Pembatasan BBM bersubsidi ini menurutnya memang harus dilakukan, walaupun tidak dilakukan pada tahun ini.

"Kalau saya jadi pemerintah, kami bilang saja 2013 sepeda motor tidak boleh (dapat BBM bersubsidi), tapi mulai 2010 sudah dibicarakan ke masyarakat. Subsidi mau tidak mau ada tren penurunan. Kita harus punya kesadaran pangsa pasar mana yang harus dikurangin, tapi tidak mesti tahun ini," tuturnya.

Kendati demikian, dia menegaskan, untuk saat ini anggota Dewan menolak pembatasan volume BBM bersubsidi tersebut. Untuk itu, dia mengimbau Menteri ESDM untuk memiliki strategi yang terencana mengatasi masalah ini.

"Kalau boleh jujur, saya minta kepada Menteri ESDM terkait strateginya. Subsidi masalah klasik. Sekarang pengguna motor menang, tapi nanti akan muncul lagi. Begitu diotak-atik lagi, motor akan kena lagi," tandasnya.